Berikut ini yang merupakan kewenangan polisi dalam proses penanganan perkara pidana menurut pasal 16 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah?
- Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
Jawaban: E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Dilansir dari Ensiklopedia, berikut ini yang merupakan kewenangan polisi dalam proses penanganan perkara pidana menurut pasal 16 undang-undang ri nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Rekomendasi:
- Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang… Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang bersifat Belanda-sentris, artinya? Penulisannya dilakukan oleh orang-orang Belanda Historiografi tersebut hanya digunakan di negeri Belanda Sumber penulisnya berasal dari sumber di negara Belanda Berisi…
- Perhatikan data berikut. 1) Mengangkat dan memberhentikan… Perhatikan data berikut. 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR 2) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 3) Menetapkan peraturan pemerintah…
- Bagaimana mengajukan tuntutan hak dan gugatan. bagaimana… Bagaimana mengajukan tuntutan hak dan gugatan. bagaimana mempertahankan tuntutan hak para pihak 3. bagaimana cara memenangkan perkara 4. bagaimana mengajukan barang bukti dan menilai bukti 5. bagaimana cara menjatuhkan lawan…
- pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti… pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang sudah mengerti tentang HAM, berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan upaya untuk…
- Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara… Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, penegasan kesatuan Republik Indonesia termuat dalam? Pasal 1 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) Pasal 3…
- Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah… Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada? Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Desa Jawaban: E. Desa. Dilansir dari Ensiklopedia, urusan…
- Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari… Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )? Pasal 28H…
- Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara… Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2) merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa? Indonesia menganut teori kedaulatan Tuhan Bentuk negara Indonesia adalah…
- Nu disebut Wawancara pikeun neangan warta dumasar kanyataan… Nu disebut Wawancara pikeun neangan warta dumasar kanyataan jeung fakta teh, nyaeta? Nitenan hiji kajadian atawa kaayaan, Naon nu katempo, karasa, kadenge, atawa kalaman dina hiji kajadian atawa kaayaan nu…
- Berikut ini merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan… Berikut ini merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan perdamaian di muka sidang dalam Hukum Acara Perdata, kecuali? Akta perdamaian, tidak memiliki kekuatan, seperti halnya suatu putusan hakim biasa yang telah…
- Pasal 0A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945… Pasal 0A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Salah satu hak DPR adalah hak…
- Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang? Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang? Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme Komisi Pemberantasan Korupsi Keuangan Negara Pengendalian Pembangunan Nasional Semua jawaban benar Jawaban: A. Penyelenggaraan…
- Perhatikan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 berikut ini :1.… Perhatikan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 berikut ini :1. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 19452. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 19453. Pasal 27 ayat 1 UUD…
- Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011… Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya setingkat lebih rendah dari undang-undang adalah? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Ketetapan MPR Semua jawaban benar Jawaban:…
- Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang… Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dalam alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun…
- Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang… Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan judicial review untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku…
- Pada pasal 61, Perjanjian kerja berakhir apabila? Pada pasal 61, Perjanjian kerja berakhir apabila? Pekerja dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian…
- Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD… Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah? Mahkamah Konstitusi pengadilan militer pengadilan negeri pengadilan agama Mahkamah Agung Jawaban: A. Mahkamah Konstitusi. Dilansir dari Ensiklopedia, lembaga yang berwenang menguji…
- Salah satu perkara sunat Khutbah Jumaat ialah disampaikan di… Salah satu perkara sunat Khutbah Jumaat ialah disampaikan di atas?
- Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia… Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah? Hukum yang paling rendah Hukum yang sejajar dengan peraturan lainya Hukum yang paling tinggi dan fundamental Hukum dibawah Peraturan Pemerintah Semua…
- “… Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di… “… Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk cahaya (yang menerangi),yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang yang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang menyerah diri pada Allah swt..”ayat…
- Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati… Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati (biodiversity) terlengkap di dunia. Diperkirakan, sekitar 100-150 genus dari tumbuhan monoecious dan dicious, dengan 25.000-30.000 spesies terdapat di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia disebut pula sebagai…
- Aturan hukum tertinggi dalam suatu Negara Republik Indonesia… Aturan hukum tertinggi dalam suatu Negara Republik Indonesia dinamakan? Pancasila Undang-Undang Ketetapan Presiden UUD Negara Republik Indonesia 1945 Semua jawaban benar Jawaban: D. UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dilansir dari…
- Sebelum diamandemen, Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945,… Sebelum diamandemen, Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, terdiri atas? 4 bab, 37 pasal, 16 pasal atauran peralihan, dan 2 ayat aturaan tambahan 16 bab, 37 pasal, 2 pasal atauran…
- Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan minimal 1… Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan minimal 1 tahun sekali merupakan? pemeriksaan awal pemeriksaan berkala pemeriksaan khusus pemeriksaan umum pemeriksaan purnabakti Jawaban: B. pemeriksaan berkala. Dilansir dari Ensiklopedia, pemeriksaan kesehatan…
- Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan… Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pasal? 27 ayat (3) 27 ayat (1) 28 ayat (1)…
- Pengadilan kasasi yang memeriksa dan memutuskan perkara… Pengadilan kasasi yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata adalah? MA Pengadilan tinggi Pengadilan negeri Pengadilan agama Pengadilan tata usaha negara Jawaban: A. MA. Dilansir dari Ensiklopedia, pengadilan kasasi…
- Undang-Undang Dasar 1945 merupakan komponen penting dalam… Undang-Undang Dasar 1945 merupakan komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan kedudukan UUD adalah? mengatur hak dan kewajiban warga negara menjadi syarat kemerdekaan Indonesia mengatur jalannya pemerintahan mengatur…
- 1) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat2) Memanggil… 1) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat2) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara 4) Mengadakan pemberhentian penyidikan…
- Sedangkan kewenangan untuk menguji Materi Undang-Undang… Sedangkan kewenangan untuk menguji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah? Mahkama Agung Komisi Yudisial Kepolisian RI Mahkama Konstitusi KPK Jawaban: D. Mahkama Konstitusi. Dilansir dari Ensiklopedia, sedangkan kewenangan untuk menguji…