Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya setingkat lebih rendah dari undang-undang adalah?
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Ketetapan MPR
- Semua jawaban benar
Jawaban: B. Peraturan Pemerintah.
Dilansir dari Ensiklopedia, menurut ketentuan undang-undang nomor.12 tahun 2011 peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat lebih rendah dari undang-undang adalah peraturan pemerintah.
Rekomendasi:
- Salah satu tujuan Wawasan Nusantara adalah tujuan nasional… Salah satu tujuan Wawasan Nusantara adalah tujuan nasional yang terkandung dalam? Undang-Undang Peraturan Presiden Ketetapan MPR Pembukaan UUD 1945 Pancasila Jawaban: D. Pembukaan UUD 1945. Dilansir dari Ensiklopedia, salah satu…
- Salah satu hak yang terdapat dalam pasal 28C ayat (1)… Salah satu hak yang terdapat dalam pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah? memeluk agama pengembangan diri mendapatkan informasi memperoleh kebebasan berserikat memperoleh pekerjaan yang…
- Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran,… Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, baik secara lisan dan tulisan sesuai dengan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kebebasan yang? seluas-luasnya terikat disesuaikan…
- Pancasila memiliki makna sebagai sumber semangat bagi… Pancasila memiliki makna sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan termasuk juga parapenguruspartai politik dan golongan fungsional. Makna tersebut menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai? Dasar…
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari… Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)? Pasal 25 Pasal 16 ayat 3 Pasal 24D ayat 1 Pasal 34 Pasal 22D…
- Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh… Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang pengadilan adalah? Advokat Hakim Polisi Jaksa…
- Berikut ini yang merupakan kewenangan polisi dalam proses… Berikut ini yang merupakan kewenangan polisi dalam proses penanganan perkara pidana menurut pasal 16 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah? Membawa dan menghadapkan orang kepada…
- Mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh Hadikusumo terhadap… Mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh Hadikusumo terhadap kabinet Natsir muncul karena? Kabinet Natsir gagal meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) Tuntutan pencabutan Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang…
- Akuntansi pemerintah sangat bergantung pada peraturan… Akuntansi pemerintah sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan sehingga pemakaiannya tidak bisa ada tambahan apapun, kondisi ini menunjukkan salah satu karakteristik akuntansi pemerintahan, yaitu? menggunakan lebih dari satu jenis dana tidak…
- Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah berhak… Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu peraturan daerah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah…
- Kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang… Kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan? Kekuasaan federatif Kekuasaan eksekutif Kekuasaan legislatif Kekuasaan negara Kekuasaan yudikatif Jawaban: C. Kekuasaan legislatif. Dilansir dari Ensiklopedia, kekuasaan untuk membuat atau membentuk…
- Di bawah ini yang bukan merupakan kedudukan UUD 1945 adalah? Di bawah ini yang bukan merupakan kedudukan UUD 1945 adalah? sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang – undangan merupakan hukum tertinggi dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. sebagai satu-satunya peraturan…
- Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2… Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2 undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak diamandemen adalah? Penyalahgunaan jabatan presiden untuk kepentingan tertentu Indonesia menjadi negara yang menganut sistem…
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat… Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.Hal itu sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama…
- Lembaga yang paling berhak untuk merumuskan undang-undang… Lembaga yang paling berhak untuk merumuskan undang-undang adalah?
- Fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan merupakan… Fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan merupakan fungsi … dari peraturan perundang-undangan? Internal Menengah Mengikat Eksternal Semua jawaban benar Jawaban: D. Eksternal. Dilansir dari Ensiklopedia, fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan merupakan…
- Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk… Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan? kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah kehendak para wakil rakyat (DPRD) dan…
- Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan… Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk? Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman Semua…
- Perumusan dan pengesahan Undang Undang Dasar mengandung… Perumusan dan pengesahan Undang Undang Dasar mengandung banyak pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil bangsa Indonesia, khususnya generasi muda yaitu? Menumbuhkan sikap mementingkan kelompok Meningkatkan semangat kebangsaan…
- perbedaan antara badan hukum dengan manusia adalah? perbedaan antara badan hukum dengan manusia adalah? badan hukum memperoleh status sebagai subjek hukum karena bukan sifat bawaanya, melainkan diberi oleh undang-undang manusia dan badan hukum sama sama memiliki hak…
- Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang? Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang? Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme Komisi Pemberantasan Korupsi Keuangan Negara Pengendalian Pembangunan Nasional Semua jawaban benar Jawaban: A. Penyelenggaraan…
- Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan… Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah? Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru DPR membuat undang-undang tentang pendidikan Presiden memilih menteri-menteri di…
- Dari pernyataan-pernyataan berikut ini manakah yang… Dari pernyataan-pernyataan berikut ini manakah yang menunjukan bahwa nilai pancasila itu bersifat subjektif? Rumusan sila-sila pancasila menunjukan adanya sifat universal Nilai-nilai pancasila merupakan pandangan hidup , pegangan hidup . pedoman…
- Terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat memantik… Terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat memantik kesadaran pemerintah pusat untuk? menghindari kebijakan yg memberatkan pemerintah daerah dalam menyusun undang undang memerhatikan aspirasi rakyat daerah meratakan pembangunan didaerah2 untuk kemajuan…
- Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan… Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental, hal tersebut termuat dalam? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Permendikbud No. 22 Tahun…
- “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam… “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan…
- Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur… Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah pengertian? otonomi daerah daerah otonom kebijakan daerah kewajiban…
- Hierarki peraturan yang benar menurut Undang- Undang No 12… Hierarki peraturan yang benar menurut Undang- Undang No 12 Tahun 2011 adalah? UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang/ peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah. UUD…
- Sedangkan kewenangan untuk menguji Materi Undang-Undang… Sedangkan kewenangan untuk menguji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah? Mahkama Agung Komisi Yudisial Kepolisian RI Mahkama Konstitusi KPK Jawaban: D. Mahkama Konstitusi. Dilansir dari Ensiklopedia, sedangkan kewenangan untuk menguji…
- Pasal ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem… Pasal ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Berbunyi? Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus Setiap Warga Negara mempunyai…